Afrizal
SUMBAR, – Awal tahun baru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang seperti berlomba-lomba melakukan mutasi dan rotasi pejabat.
Di Pemprov Sumbar, ada 16 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Sedangkan di Pemko Padang, ada 9 pejabat eselon dua yang dilantik Wali Kota Padang Hendri Septa.
Acara pelantikan berlangsung pada hari yang sama yakni Senin (3/1/2021). Bedanya, acara pelantikan pejabat Pemprov berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, sedangkan acara pelantikan pejabat Pemko Padang digelar di Balai Kota Padang.
Mahyeldi menyampaikan, 16 jabatan diisi itu terdiri atas 4 jabatan promosi, 9 jabatan rotasi, dan 3 jabatan diperpanjang.
Empat pejabat yang dilantik karena promosi jabatan yaitu Drg Busril sebagai Direktur RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi, dr Elvi Fitraneti, sebagai Direktur RSUD Mohammad Natsir Kota Solok, dr Mutiara Islam sebagai Direktur RSUD Pariaman, dan dr Aklima sebagai Direktur RSJ HB Saanin Kota Padang.
Selanjutnya, sembilan pejabat yang dilantik karena rotasi jabatan yaitu Fathol Bari sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Kontruksi Sumbar, Gemala Ranti sebagai Kadis P3AP2KB Sumbar, Jumaidi sebagai Kalaksa BPBD Sumbar, dan Rifda Suriani sebagai Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Sumbar.
Kemudian, Erasukma Munaf sebagai Kadis Bina Marga Cipta Karya dan tata Ruang Sumbar, Syaifullah sebagai Kadis Kebudayaan Sumbar, Irsad sebagai Kabiro Kesra Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan sebagai Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar, dan Doni Rahmat Samulo sebagai Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumbar.
Lalu, 3 pejabat yang dilantik karena jabatan yaitu Reti Wafda sebagai Kepala Badan Litbang Sumbar, Herry Martinus sebagai Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Sumbar, dan Raflis sebagai Sekretaris DPRD Sumbar.
Pada acara pelantikan itu, Mahyeldi promosi dan rotasi jabatan di Pemprov Sumbar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik demi tercapainya program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah.
“Pahami bahwa jabatan itu merupakan amanah. Kita hadir untuk masyarakat, ” ujarnya.
Gubernur juga meminta kepada pejabat yang dilantik agar dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan Sumbar, serta melaksanakan tugas tidak hanya untuk mencapai target minimal. Gubernur menegaskan dirinya akan mengevaluasi pejabat yang dilantik itu dalam waktu enam bulan.
“Selama enam bulan pertama akan dievaluasi. kita tak mau lambat, melambat-lambat, dan menghambat. kita ingin cepat karena tuntutan masyarakat harus cepat, ” jelasnya.
“Bagi yang tidak mencapai sesuai target dapat diberi sanksi. Kalau kepala OPD tidak jelas langkah-langkahnya, berarti tidak prospek. Pahami betul visi-misi dan jangan sampai ada yang tidak tau dengan program unggulan, ” imbuh Gubernur.
Sementara itu, di Pemko Padang, 9 pejabat yang dilantik yaitu Afriadi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Padang, Mursalim sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Padang, dan Yosefriawan sebagai Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Padang.
Kemudian, Syuhandra sebagai inspektur, Ferimulyani Hamid sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Padang, Tri Hardiyanto sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang.
Lalu, Dian Fakhri sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Padang, Al Amin sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Padang, dan Alfiadi sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Padang.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang, Arfian mengatakan, sembilan pejabat yang dilantik itu sudah berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan panitia seleksi pada September 2021 serta sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
Dia mengungkapkan, rotasi jabatan perlu dilakukan di lingkungan Pemko Padang untuk penyegaran karena ada seseorang yang sudah menjabat di satu posisi sudah cukup lama, lalu terkait kinerja, kemudian bagaimana pejabat yang dilantik bisa mendukung program unggulan Wali Kota Padang.
“Banyak hal mungkin yang dilihat Pak Wali. Pertama seseorang di jabatannya yang cukup lama, lalu terkait dengan kinerja, kemudian bagaimana dia bisa mendukung program yang dilaksanakan Wali Kota. Mungkin itu dasar evaluasinya, ” jelas Arfian.
7 Jabatan di Pemko Padang Masih Kosong
|
Baca juga:
Satpol PP Padang Disiapkan Jadi Pasukan Elit
|
Arfian menambahkan, usai pelantikan itu, ada 7 jabatan eselon dua di Pemko Padang yang masih kosong. Pemerintah Kota Padang akan segera melaksanakan lelang jabatan untuk mengisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong itu
Tujuh jabatan kepala OPD yang kosong itu yaitu Kepala Dinas Pariwisata Padang, Kepala DPRKP Padang, Kepala Dinas Kesehatan Padang, Kepala Dinas Perhubungan Padang, Kepala Dinas Sosial Padang, Kepala Disdukcapil Padang, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Padang
“Kita sudah berkirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar bisa melaksanakan lelang terbuka, ” ungkap Arfian
Arfian berharap, rekomendasi dari KASN bisa secepatnya turun agar bisa segera dilakukan lelang jabatan.
Dia menambahkan, meski kosong, namun jabatan-jabatan tersebut diisi oleh Plt agar roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. (**)
PUBLIKKALTARA.COM